Dorong satu data daerah, Kominfo dan BPS Loteng lakukan kerjasama

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah (Loteng), H Muhamad bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng, Syawaluddin Siregar menandatangani perjanjian kerjasama terkait pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Kepala Diskominfo Loteng, H Muhamad mengapresiasi kerjasama ini. Menurutnya, pendampingan yang dilakukan BPS akan meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.

''Ketika data pembangunan daerah dibina BPS, maka datanya bisa dipertanggungjawabkan,'' katanya di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2025).

Ia menyadari permasalahan saat ini adalah data pembangunan yang tidak terbarukan dan berharap pembaruan bisa dilakukan tiga bulan sekali. ''Agar pengelolaan data informasi kuat, maka perlu kiranya diperbaharui,'' sebut dia.

Sementara, Kepala BPS Loteng, Syawaluddin Siregar mengatakan, kerjasama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Bupati Loteng dan Kepala BPS NTB pada 6 Maret 2025.

Kerjasama ini mencakup edukasi statistik oleh BPS, yang kemudian dipublikasikan oleh Kominfo. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik. Selain itu, pembinaan statistik sektoral, pemanfaatan data lintas sektor, pengembangan sistem informasi statistik melalui portal satu data Loteng, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang statistik.

Dengan kerjasama ini, Pemkab Loteng menargetkan ketersediaan data yang lebih akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan guna mendukung perencanaan dan evaluasi daerah. (iwn)

Setelah viral, jalan rusak di Dusun Gerintuk Batujangkih Lombok Tengah bakal diperbaiki

 

OPSINTB.com - Kondisi jalan rusak di Dusun Gerintuk, Desa Batujangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah yang viral lantaran warganya menandu jenazah sejauh 3 kilometer ke rumah duka beberapa waktu lalu menuai respons Pemda setempat.

Sekda Lombok Tengah, H Lalu Firman Wijaya langsung memerintahkan Dinas PUPR berkoordinasi dengan Pemdes setempat untuk meninjau lokasi sekaligus sebagai survei awal ruas jalan tersebut.

Firman pun ikut turun untuk mengetahui kondisi jalan, yang menurut warga telah rusak sejak 20 tahun silam. Dan, dari pantauan di lapangan pihaknya menemukan jalan sudah dirapikan pihak desa. ''Sehingga, kendaraan roda 4 sudah bisa masuk,'' kata Firman pada wartawan, Senin (14/5/2025).

Ia mengatakan, jalan tersebut saat ini tanpa status. Panjangnya 4 kilometer. Selain jalan, pihaknya juga menemukan kendala pada jembatan. Jembatan ini menghubungkan dua dusun yang berdekatan dengan Dusun Gerintuk dan melewati sungai yang sama dengan Jembatan Pemoles, yang sudah diperbaiki Pemda.

''Kades menganggarkan secara bertahap untuk perbaikan,'' terangnya.

Adapun dari hasil diskusi dengan Kades dan Kadus Gerintuk, pihaknya meyakinkan warga; bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan bersamaan. ''Kami sampaikan akan ikhtiarkan. Jembatan bisa ditangani dan jalannya secara sporadis, yang pada segmen-segmen tertentu butuh pengamanan seperti tanjakan atau turunannya,'' tambah Firman.

Adapun alternatif teknologi yang akan digunakan pada perbaikan jembatan dan jalan nanti adalah switch stabilizer yang akan membuat tanah-tanah aslinya menjadi lebih keras. 

Ia menegaskan, Pemda sebenarnya bukan tidak memprioritaskan jalan tersebut untuk diperbaiki, namun jalan tersebut saat ini terkendala status. Selain itu, lalu lintas harian rata-rata penduduk yang melewati jalan tersebut tidak begitu ramai.

Sehingga, jika mengambil patokan dari itu, jalan tersebut tidak bisa ditangani. ''Saat jalan tersebut non status, walaupun didiskusi sering disebut jalan desa,'' ujarnya.

Pihaknya berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat di desa-desa lain dengan kondisi yang layak. (red)

Siap-siap! Sekolah Rakyat bakal rekrut guru non ASN dengan sistem kontrak

 

Foto: Arif Rohman, Kepala UPT Sentra Paramita Mataram Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos

OPSINTB.com - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman mengatakan, kurikulum yang akan dipakai dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat adalah kurikulum reguler. Di samping ada penambahan pembentukan karakter. 

''Di situ nanti ada penambahan karakter, karena memang peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari anak kurang mampu, yang datanya diambil dari desil 1, desil 2,'' kata Arif Rohman saat mengunjungi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Taman Indah, Kecamatan Batukliang, Jumat (11/4/2025). 

Saat ini, kata dia, Sentra Paramita Mataram yang berada di bawah koordinasi langsung Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI sedang mempersiapkan juklak dan juknis perekrutan siswa Sekolah Rakyat. 

Sentra Paramita Mataram saat ini sudah mulai mengelola 2 rombongan belajar (rombel) Sekolah Rakyat setingkat SMP. 

Dalam tahapannya, rekrutmen dilakukan secara piloting. Jumlah peserta hanya diambil sampel secara acak dengan kategori prioritas. 

''Itu nanti kita cari lagi yang memang miskin ekstrem,'' tambahnya. 

Untuk rekrutmen guru sendiri merupakan kebijakan Kemendiknas. Intinya, kata dia, guru Sekolah Rakyat bukan seorang ASN atau guru yang sudah terikat dengan instansi tertentu. 

Mereka akan dikontrak dan bisa mengampu 2 mata pelajaran sekaligus. 

''Pokoknya kita buka lapangan kerja baru nanti dan ini terbuka bagi siapapun,'' katanya. 

Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, ada 3 kabupaten di NTB yang dipersiapkan pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ketiganya yakni, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat. 

Namun, terang Pathul, dalam proses pemilihannya diambil berdasarkan data jumlah penduduk. ''Jadi, kita dengan jumlah penduduk 1.090.000 jiwa dipilih bersama Lombok Utara,'' terang Pathul.

Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan lahan seluas 9,5 hektare di Desa Taman Indah sebagai lokasi pembangunan. Lahanat tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis NTB. (iwn)

Pemkab Lombok Tengah sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah mulai mensosialisasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 124 kepala desa dan 12 camat ikut dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini mengambil tema 'Koperasi Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Lombok Tengah Masmirah'. 

Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, Koperasi Merah Putih ini harus segera terbentuk. Hal ini sesuai Kepres Nomor 9 Tahun 2025. Hajatannya agar ekonomi bergerak di desa bersangkutan.

''Distribusi terhadap kebutuhan kegiatan Koperasi Merah Putih di desa nanti akan segera terealisasi,'' kata Bupati Pathul Bahri pada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Urusan penataan Koperasi Merah Putih sepenuhnya diserahkan kepada kepala desa. Koperasi ini bersifat wajib atau tidak boleh tidak dilaksanakan.

''Makanya kita kumpulkan semua camat dan kepala desa untuk membentuk ini (Koperasi Merah Putih) dan menyelesaikannya,'' tambahnya.

Terkait anggaran dan akta pendirian merupakan urusan langsung pemerintah. Jadi, dalam hal ini pemerintah desa tidak akan dipersulit dalam mengurus izin pendirian Koperasi Merah Putih.

''Itu langsung pemerintah. Dan, akan dipermudah,'' tegas Bupati.

Realisasi Koperasi Merah Putih, kata dia, bisa dilakukan pada Mei 2025. Secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian nasional.

''Makanya koperasi ini bergerak berdasarkan asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan,'' pungkasnya. (iwn)

Bupati Pathul tinju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Repok Sadu, Desa Taman Indah, Kecamatan Batukliang, Jumat (11/4/2025). Di lokasi, Pathul terlihat berbincang dengan warga yang mendiami lahan tersebut.

Dari pantauan opsintb.com, beberapa warga terlihat kebingungan karena didatangi pejabat daerah. Seorang warga bernama Muladi bahkan mengira lokasi ini akan dijadikan asrama haji. Sebab, pada masa pemerintahan Bupati Lombok Tengah sebelumnya, yakni H Lalu Suhaili FT, lokasi ini disebut akan dijadikan asrama haji.

''Tapi, waktu itu saya yang menolak. Jadi, dia (Suhaili FT) tidak pernah datang lagi ke sini,'' cerita Muladi.

Cerita soal lokasi ini sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat pun belum diketahuinya. Ia sempat menarik napas ketika meninggalkan sebuah gazebo tempat Bupati dan warga lainnya bermusyawarah. ''Masalah apalagi ini,'' gumamnya.

Adapun tujuan kedatangan Bupati siang tadi adalah untuk melihat keadaan beberapa warga yang mendiami lokasi itu. Menurut Bupati, jika lokasi itu sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, maka tentu saja mereka akan direlokasi.

''Ya, tentu saja ada tali asih. Karena, mereka ada tanam cabai, jagung, singkong, dsb,'' kata Pathul.

Ada empat KK yang mendiami lokasi ini. Mereka berprofesi sebagai petani dan mengaku sudah lama mendiami lokasi. Dalam waktu dekat, Pemda akan membuat jalan dengan lebar 20 meter sebagai jalan masuk khusus.

Rencananya Sekolah Rakyat di Lombok Tengah akan mengambil tiga jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Rencana ini berpatokan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dimana jumlahnya mencapai 1.600 KK.

''Mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Harapannya agar rakyat jauh lebih pintar dalam upaya peningkatan SDM dalam bidang pendidikan,'' ujarnya.

Sekolah Rakyat sendiri rencana akan mulai merekrut murid baru pada tahun ajaran 2025/2026. Desain gedung Sekolah Rakyat masih digodok pemerintah pusat. Adapun hasil hasil survei hari ini akan segera dilaporkan ke Direktorat Jendral Prasarana Strategis.

''Secara luas lahan sudah masuk kriteria. Di sini luasnya 9,5 hektar,'' kata Agung Setiawan, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB.

Pihaknya saat ini sangat membutuhkan dukungan aksesibilitas dari Pemda. Sebab, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek ini segera terlaksana. ''Jadi, semuanya serba cepat dan harus segera sesuai instruksi Presiden,'' kata Agung. (wan)

Kesbangpol Loteng, Paskibraka bukan hanya ngerek-ngerek bendera, tapi harus menjadi contoh dalam bersikap

 

OPSINTB.com - Program pembentukan calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Lombok Tengah untuk HUT ke-80 RI 2025 terus berlanjut. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Loteng, Murdi AP menjelaskan, seleksi telah memasuki tahap keenam. Seleksi ini mencakup kemampuan dasar peraturan baris-berbaris. Ada 75 orang peserta mengikuti seleksi ini.

''Dari pertama yang mendaftar dulu hampir 400 orang. Karena kita baru masuk setelah Lebaran, maka baru kita lanjut lagi seleksi ini,'' kata Murdi, Kamis (10/4/2025).

Lanjut Murdi, para peserta yang dinyatakan lulus seleksi PBB ini akan mengikuti tiga tahapan seleksi lagi. Ia berharap seleksi bisa tuntas April ini. Menurutnya, seleksi PBB ini penting untuk dapat menentukan siapa saja yang berhak lolos ke seleksi/tahapan selanjutnya.

''Baik keterampilan secara fisik maupun secara psikologis.'' 

''Adik-adik ini kan Gen Alfa. Mereka dekat sekali dengan dunia maya dan belum memiliki pondasi yang kuat, sehingga seleksi ini penting,'' terang Murdi.

Adapun seleksi selanjutnya setelah PBB ini adalah seleksi kesamaptaan. Seleksi ini untuk menguji ketangguhan fisik. ''Ada lari, push up, pull up, sith up, dll,'' imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, sistem yang digunakan dalam pembentukan Paskibraka ini adalah sistem gugur. Jadi, nilai seleksi tahap 1 dan seterusnya tidak diakumulasi. Karena, kriteria penilaian di dalam setiap jenis seleksi berbeda-beda.

Dari hasil seleksi ini, kata dia, akan terpilih 37 orang. Dengan skema 33 orang akan ditugaskan di kabupaten, 2 orang di provinsi, dan 2 orang di tingkat nasional.

Murdi menegaskan, Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi diharapkan menjadi poster atau contoh dalam bersikap di teman-teman sebayanya. 

''Yang menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan grupnya. Jadi, bukan hanya kemampuan ngerek-ngerek bendera, tapi lebih kepada sikap,'' ujarnya.

Lalu Arjuna Firdaus, salah seorang peserta asal SMAN 1 Praya mengatakan, merasa senang bisa lolos tahap seleksi sejauh ini. Ia bercerita, awalnya ia merasa tegang dan tidak percaya diri bisa lolos ke tahap selanjutnya. 

Ia berharap dapat mewakili Loteng di Paskibraka tingkat provinsi atau nasional. Dengan lolos menjadi Paskibraka, akan mempermudah jalannya untuk menggapai cita-cita menjadi anggota Polisi atau TNI.

''Semua tahapan seleksi berat. Saya tidak menyangka dapat lolos sejauh ini,'' tukas pemuda dari lingkungan Karang Bulayak ini. (iwn)

Nanang Samodra upayakan penambahan jumlah jamaah haji Lombok Tengah

 

Foto: Anggota DPRD RI, H Nanang Samodra 3 dari kanan usai memantau manasik haji di Masjid Agung, Lombok Tengah.

OPSINTB.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI dari Dapil NTB II, H Nanang Samodra memantau pelaksanaan manasik haji di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah, Rabu (9/4/2025) pagi.

Kehadiran kader Partai Demokrat itu menyiratkan harapan bahwa akan ada penambahan jumlah kloter untuk embarkasi Lombok, khususnya Lombok Tengah.

Tetapi, Nanang menjelaskan, permintaan penambahan jumlah kuota dari Pemprov NTB bukan kewenangannya. Dikatakan, bisa saja penambahan terjadi, tetapi harus dengan persetujuan Pemerintah Arab Saudi.

''Upaya sih ada, tetapi kapasitas di sana terbatas,'' ujar Nanang.

Bahkan, kata dia, secara langsung dirinya memonitor perkembangan di Arab Saudi. Untuk tahun 2030, Pemerintah Arab Saudi menargetkan bisa menampung 5 juta jamaah haji Indonesia.

Dari itu, otoritas setempat sedang merancang kemah bertingkat, terutama di Arafah. Tetapi, rencana itu sebelumnya harus disetujui oleh seluruh negara-negara Islam.

''Nanti akan ada semacam kongres negara-negara Islam untuk menyepakati fatwa apa yang akan disepakati untuk bisa menampung 5 juta jemaah haji,'' katanya.

Ia berharap, jemaah haji NTB, khususnya kloter Lombok Tengah mendapatkan jatah tambahan. Dengan syarat, begitu nama mereka muncul jamaah siap untuk membayar.

Untuk itu, Nanang meminta panitia lebih selektif, karena pihaknya sering menemukan jamaah gelap yang mengisi tenda-tenda yang seharusnya diisi jamaah resmi.

''Mereka (jamaah gelap) sering membuat gaduh di sana. Ngisi tenda jamaah resmi dan bawa teman banyak,'' tutup Nanang. (iwn)

Kanwil Kemenag NTB buka bimbingan manasik haji di Lombok Tengah, Bupati Pathul masuk tim PHD

 

OPSINTB.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB secara resmi membuka bimbingan manasik atau simulasi bagi jamaah haji reguler tingkat Kabupaten Lombok Tengah 1446 H/2025 di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah, Rabu (9/4/2025).

Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Zamroni Aziz berharap dengan adanya manasik ini pelaksanaan ibadah haji, khususnya bagi jamaah embarkasi Lombok dan NTB umumnya pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti berjalan lancar.

Khusus jamaah Lombok Tengah sendiri, Zamroni menilai persiapan mereka sudah sangat matang. Koordinasi Pemda setempat dengan Kemenag untuk memberikan keamanan serta kenyamanan para jamaah sudah berjalan dengan sangat baik. ''Alhamdulillah, koordinasi Pemda dan Kemenag NTB untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah di Saudi nanti sangat baik,'' ungkap Zamroni.

Lebih lanjut, Zamroni menjelaskan, untuk jemaah Lombok Tengah, akan berangkat pada gelombang pertama. Sehingga, pada 1 Mei mendatang jamaah sudah dipastikan masuk Asrama Haji. 

''Kami yakin pelaksanaan ibadah haji, khususnya embarkasi Lombok berjalan dengan baik,'' katanya.

Ia menambahkan, jumlah kloter jamaah haji embarkasi Lombok berjumlah 12 kloter. Ia berharap ada penambahan dari pemerintah agar jumlah warga NTB yang akan melaksanakan rukun Islam kelima tersebut bisa bertambah lagi.

''Sebab, rasio antrian jamaah haji NTB masih banyak,'' ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri yang merupakan bagian dari petugas haji daerah (PHD) menyampaikan, ada 800 lebih calon jamaah haji Lombok Tengah yang mengikuti manasik atau simulasi. 

Setiap tahun, kata dia, ada sekitar 10 persen warga Lombok Tengah yang berangkat haji. Sebagai bagian dari Tim PHD, ia berharap kepada para jamaah agar mengedepankan keihklasan. Dalam arti jumlah jamaah yang sangat banyak tidak sebanding dengan petugas yang membimbing.

''Rasio itu tidak cukup. Maka keikhlasan bagi seluruh jamaah haji, sehingga tidak ada jamaah yang mengatakan pelaksanaan kurang bagus dan sebagainya,'' ujar Politikus Gerinda itu. (wan)